Partai Golkar mengakui, berdasarkan data hasil pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) selama ini di Indonesia, persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput) dalam pilkada cukup besar, bervariasi dari 30 hingga 40 persen.
Meski demikian, Partai Golkar optimistis angka pemilih yang menggunakan haknya dalam Pemilu 2009 justru akan cukup besar, yaitu di atas 60 persen. Angka golput justru akan berkurang pada pemilu legilsaltif, April mendatang.
Untuk itu, Partai Golkar bukan mengandalkan sosialisasi keikutsertaan para pemilih dalam Pemilu 2009 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan diserahkan kepada para calon legislatif Partai Golkar dan mesin partai, yaitu fungsional dan pengurus partai.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Soemarsono kepada Kompas di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (12/1) petang tadi.
"Untuk melawan golput, kami tak bisa mengandalkan KPU dalam melakukan sosialisasi. Kami sepenuhnya menyerahkan peranan tersebut kepada para caleg Partai Golkar dan mesin politik. Jadi, mereka yang harus banyak berperan di daerah pemilihannya masing-masing," ujarnya.
Menurut Soemarsono, merujuk pada angka golput selama pilkada dilakukan, ada kecenderungan angka golput bertambah terus. Akan tetapi, jika peranan para caleg dan mesin partai benar-benar maksimal, maka dengan sendirinya golput akan terminimalkan.
Dengan kampanye para caleg yang langsung di dapilnya, maka para caleg bisa secara langsung mensosialisasikan, termasuk untuk memilihnya. Para pemilih akan bisa menentukan pilihannya jika para caleg datang ke dapilnya karena para pemilih bisa melihat track record para caleg dan kinerjanya.
"Para caleg tentu tidak mau dirinya ikut terdegradasi dengan kasus-kasus anggota DPR yang sekarang ini, seperti kasus korupsi dan lainnya," jelasnya.
Dikatakan Soemarsono, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal suara terbanyak, otomatis akan semakin banyak caleg dari seluruh partai politik yang akan berkampanye agar para pemilih tidak golput, tetapi justru menggunakan hak pilihnya.
"Akan tetapi, kita belum tahu angkanya, berapa yang menggunakan hak pilihnya dan yang golput. Partai Golkar masih mengkajinya," demikian Soemarsono.
Meski demikian, Partai Golkar optimistis angka pemilih yang menggunakan haknya dalam Pemilu 2009 justru akan cukup besar, yaitu di atas 60 persen. Angka golput justru akan berkurang pada pemilu legilsaltif, April mendatang.
Untuk itu, Partai Golkar bukan mengandalkan sosialisasi keikutsertaan para pemilih dalam Pemilu 2009 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan diserahkan kepada para calon legislatif Partai Golkar dan mesin partai, yaitu fungsional dan pengurus partai.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Soemarsono kepada Kompas di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (12/1) petang tadi.
"Untuk melawan golput, kami tak bisa mengandalkan KPU dalam melakukan sosialisasi. Kami sepenuhnya menyerahkan peranan tersebut kepada para caleg Partai Golkar dan mesin politik. Jadi, mereka yang harus banyak berperan di daerah pemilihannya masing-masing," ujarnya.
Menurut Soemarsono, merujuk pada angka golput selama pilkada dilakukan, ada kecenderungan angka golput bertambah terus. Akan tetapi, jika peranan para caleg dan mesin partai benar-benar maksimal, maka dengan sendirinya golput akan terminimalkan.
Dengan kampanye para caleg yang langsung di dapilnya, maka para caleg bisa secara langsung mensosialisasikan, termasuk untuk memilihnya. Para pemilih akan bisa menentukan pilihannya jika para caleg datang ke dapilnya karena para pemilih bisa melihat track record para caleg dan kinerjanya.
"Para caleg tentu tidak mau dirinya ikut terdegradasi dengan kasus-kasus anggota DPR yang sekarang ini, seperti kasus korupsi dan lainnya," jelasnya.
Dikatakan Soemarsono, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal suara terbanyak, otomatis akan semakin banyak caleg dari seluruh partai politik yang akan berkampanye agar para pemilih tidak golput, tetapi justru menggunakan hak pilihnya.
"Akan tetapi, kita belum tahu angkanya, berapa yang menggunakan hak pilihnya dan yang golput. Partai Golkar masih mengkajinya," demikian Soemarsono.
